BPKAD PROVINSI NTB SALURKAN BANTUAN GEMPA LOMBOK

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:41:19

Untuk menanggulangi dampak gempa bumi yang melanda Lombok selama bulan Agustus dengan kekuatan 7.0 SR pada minggu (5/8) dan 7.0 SR pada minggu (19/8) yang lalu dan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 360-05-Tahun 2018 tentang Pembentukan Posko dan Pembagian Tugas Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMN dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB meyalurkan bantuan ke Desa Senggigi Kecamatan Batulayar yang merupakan desa binaan BPKAD Provinsi NTB.


Tim dari BPKAD Provinsi NTB yang didampingi oleh Sekdes Desa Senggigi dan Ketua Tim Penanganan Bencana Desa Senggigi telah melakukan survey terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Desa Senggigi. Hasil survey 4 dusun di Desa Senggigi terdampak bencana gempa bumi yang cukup parah dan daerah rawan longsor yakni Dusun Senggigi, Dusun Loco, Dusun Kerandangan dan Dusun Mangsit dan terdapat 56 posko darurat yang dibangun di Desa Senggigi.


Sejak gempa bumi pertama pada minggu (5/8) BPKAD Provinsi NTB telah menyalurkan sejumlah 300 Kg Beras, 200 bungkus makanan siap saji, Terpal 10 buah, Air Mineral 105 dus, Indomie 22 dus, Pampers 2 dus, Biskuit 2 dus serta pakaian layak pakai 3 kodi.


Kepala BPKAD Provinsi NTB, H. Supran mengatakan pemberian bantuan ini akan terus dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa. BPKAD Provinsi NTB juga terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]