BPKAD PROVINSI NTB SALURKAN BANTUAN GEMPA LOMBOK

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:41:19

Untuk menanggulangi dampak gempa bumi yang melanda Lombok selama bulan Agustus dengan kekuatan 7.0 SR pada minggu (5/8) dan 7.0 SR pada minggu (19/8) yang lalu dan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 360-05-Tahun 2018 tentang Pembentukan Posko dan Pembagian Tugas Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMN dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB meyalurkan bantuan ke Desa Senggigi Kecamatan Batulayar yang merupakan desa binaan BPKAD Provinsi NTB.


Tim dari BPKAD Provinsi NTB yang didampingi oleh Sekdes Desa Senggigi dan Ketua Tim Penanganan Bencana Desa Senggigi telah melakukan survey terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Desa Senggigi. Hasil survey 4 dusun di Desa Senggigi terdampak bencana gempa bumi yang cukup parah dan daerah rawan longsor yakni Dusun Senggigi, Dusun Loco, Dusun Kerandangan dan Dusun Mangsit dan terdapat 56 posko darurat yang dibangun di Desa Senggigi.


Sejak gempa bumi pertama pada minggu (5/8) BPKAD Provinsi NTB telah menyalurkan sejumlah 300 Kg Beras, 200 bungkus makanan siap saji, Terpal 10 buah, Air Mineral 105 dus, Indomie 22 dus, Pampers 2 dus, Biskuit 2 dus serta pakaian layak pakai 3 kodi.


Kepala BPKAD Provinsi NTB, H. Supran mengatakan pemberian bantuan ini akan terus dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa. BPKAD Provinsi NTB juga terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]