BPKAD PROVINSI NTB SALURKAN BANTUAN GEMPA LOMBOK

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:41:19

Untuk menanggulangi dampak gempa bumi yang melanda Lombok selama bulan Agustus dengan kekuatan 7.0 SR pada minggu (5/8) dan 7.0 SR pada minggu (19/8) yang lalu dan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 360-05-Tahun 2018 tentang Pembentukan Posko dan Pembagian Tugas Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMN dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi NTB Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB meyalurkan bantuan ke Desa Senggigi Kecamatan Batulayar yang merupakan desa binaan BPKAD Provinsi NTB.


Tim dari BPKAD Provinsi NTB yang didampingi oleh Sekdes Desa Senggigi dan Ketua Tim Penanganan Bencana Desa Senggigi telah melakukan survey terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Desa Senggigi. Hasil survey 4 dusun di Desa Senggigi terdampak bencana gempa bumi yang cukup parah dan daerah rawan longsor yakni Dusun Senggigi, Dusun Loco, Dusun Kerandangan dan Dusun Mangsit dan terdapat 56 posko darurat yang dibangun di Desa Senggigi.


Sejak gempa bumi pertama pada minggu (5/8) BPKAD Provinsi NTB telah menyalurkan sejumlah 300 Kg Beras, 200 bungkus makanan siap saji, Terpal 10 buah, Air Mineral 105 dus, Indomie 22 dus, Pampers 2 dus, Biskuit 2 dus serta pakaian layak pakai 3 kodi.


Kepala BPKAD Provinsi NTB, H. Supran mengatakan pemberian bantuan ini akan terus dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa. BPKAD Provinsi NTB juga terus berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok.

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]