BPKP Siap Mediasi Sengketa Aset NTB di Bali

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:27:13

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan kesiapannya menengahi kisruh penguasaan aset kantor eks Seksi Wilayah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Batanghari, Denpasar, Bali, yang kini diklaim Pemprov Bali.

Padahal, secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D) kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM itu kepada Pemprov NTB beberapa tahun silam.

"Sepanjang ada permintaan, kami siap menengahi sengketa saling klaim aset antar pemerintah. Minimal, sesuai kewenangan kami, maka akan kita pertemukan Pemprov NTB dengan Pemprov Bali untuk bertemu satu meja," kata Kepala BPKP, Dr. Ardan Adiperdana, menjawab wartawan di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (16/9) kemarin.

Ia mengatakan, BPKP telah berhasil melakukan mediasi terhadap saling klaim aset di berbagai daerah di Indonesia agar tidak berujung saling gugat di pengadilan.

Menurutnya, intervensi pihaknya akan lebih pada penelusuran menyangkut sejarah aset terkait pencatatannya dalam pelaporan arus kas masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo yang kini mengharuskan BPKP harus melakukan perubahan paradigmanya.

"Kita ingin menjadi mediator yang baik serta menjadi mitra strategis Pemda di Indonesia guna memperbaiki tata kelola pengelolaan aset yang baik mulai perencanaan hingga pelaporannya," tegas Ardan.

Pemprov NTB pernah berniat menempuh jalur hukum untuk memperjelas penguasaan aset itu ketika Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB mempertanyakan masalah tersebut pada sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini.

Di hadapan para wakil rakyat di gedung DPRD, Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, menyampaikan bahwa secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D)-nya, kepada Pemprov NTB. Dengan demikian kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM tersebut merupakan bagian aset Pemprov NTB yang kemudian disebut sebagai Kantor Eks Seksi Dinas Pertambangan NTB. Namun secara "de facto" aset tersebut masih dikuasai oleh Pemprov Bali yang kini dijadikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali.

Gubernur NTB juga mengungkapkan bahwa sudah sering dilakukan koordinasi/musyawarah antara Pemprov NTB dan Pemprov Bali baik secara langsung maupun difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), namun belum juga membuahkan hasil. Apabila dalam waktu dekat aset tersebut belum dapat dikuasai baik secara yuridis maupun "de facto", maka Pemprov NTB akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Seperti dilansir sebelumnya, baik Pemprov NTB maupun Bali sama-sama menghendaki penguasaan aset itu. Pemprov NTB menghendaki aset miliknya itu ditinggalkan oleh Pemprov Bali, namun Pemprov Bali malah menghendaki diserahkan ke mereka hingga permasalahan tersebut ditangani pejabat terkait di Depdagri dan Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara kemudian menyatakan aset itu milik Pemprov NTB

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]