BPKP Siap Mediasi Sengketa Aset NTB di Bali

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:27:13

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan kesiapannya menengahi kisruh penguasaan aset kantor eks Seksi Wilayah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Batanghari, Denpasar, Bali, yang kini diklaim Pemprov Bali.

Padahal, secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D) kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM itu kepada Pemprov NTB beberapa tahun silam.

"Sepanjang ada permintaan, kami siap menengahi sengketa saling klaim aset antar pemerintah. Minimal, sesuai kewenangan kami, maka akan kita pertemukan Pemprov NTB dengan Pemprov Bali untuk bertemu satu meja," kata Kepala BPKP, Dr. Ardan Adiperdana, menjawab wartawan di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (16/9) kemarin.

Ia mengatakan, BPKP telah berhasil melakukan mediasi terhadap saling klaim aset di berbagai daerah di Indonesia agar tidak berujung saling gugat di pengadilan.

Menurutnya, intervensi pihaknya akan lebih pada penelusuran menyangkut sejarah aset terkait pencatatannya dalam pelaporan arus kas masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo yang kini mengharuskan BPKP harus melakukan perubahan paradigmanya.

"Kita ingin menjadi mediator yang baik serta menjadi mitra strategis Pemda di Indonesia guna memperbaiki tata kelola pengelolaan aset yang baik mulai perencanaan hingga pelaporannya," tegas Ardan.

Pemprov NTB pernah berniat menempuh jalur hukum untuk memperjelas penguasaan aset itu ketika Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB mempertanyakan masalah tersebut pada sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini.

Di hadapan para wakil rakyat di gedung DPRD, Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, menyampaikan bahwa secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D)-nya, kepada Pemprov NTB. Dengan demikian kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM tersebut merupakan bagian aset Pemprov NTB yang kemudian disebut sebagai Kantor Eks Seksi Dinas Pertambangan NTB. Namun secara "de facto" aset tersebut masih dikuasai oleh Pemprov Bali yang kini dijadikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali.

Gubernur NTB juga mengungkapkan bahwa sudah sering dilakukan koordinasi/musyawarah antara Pemprov NTB dan Pemprov Bali baik secara langsung maupun difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), namun belum juga membuahkan hasil. Apabila dalam waktu dekat aset tersebut belum dapat dikuasai baik secara yuridis maupun "de facto", maka Pemprov NTB akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Seperti dilansir sebelumnya, baik Pemprov NTB maupun Bali sama-sama menghendaki penguasaan aset itu. Pemprov NTB menghendaki aset miliknya itu ditinggalkan oleh Pemprov Bali, namun Pemprov Bali malah menghendaki diserahkan ke mereka hingga permasalahan tersebut ditangani pejabat terkait di Depdagri dan Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara kemudian menyatakan aset itu milik Pemprov NTB

Berita Terkini

indexs

Perencanaan Kebutuhan BMD Dalam Penganggaran APBD

Dalam upaya untuk terus mengikhtiarkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah prov NTB, BPKAD Prov NTB tahun ini kembali melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKBMD dengan seluruh perangkat daerah lingkup provinsi nusa tenggara barat. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala sub bagian umum/program yang menjadi bagian dari tugas mereka di tingkat OPD dalam megusulkan RKBMD perangkat daerah.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang komplek Kantor Gubernuran ini dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Prov . NTB. Dalam sambutan pembukanya Kepala BPKAD mengharapkan agar semua OPD melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses penyusunan RKBMD mengingat RKBMD akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah. Disamping itu beliau menyampaikan bahwa apa yang dialkukan ini adalah juga untuk terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak baik pada hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Prestasi-prestasi daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan diharapkan juga dapat berdampak pada sektor-sektor lain termasuk pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke daerah.

[selengkapnya]