BPKP Siap Mediasi Sengketa Aset NTB di Bali

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:27:13

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan kesiapannya menengahi kisruh penguasaan aset kantor eks Seksi Wilayah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Batanghari, Denpasar, Bali, yang kini diklaim Pemprov Bali.

Padahal, secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D) kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM itu kepada Pemprov NTB beberapa tahun silam.

"Sepanjang ada permintaan, kami siap menengahi sengketa saling klaim aset antar pemerintah. Minimal, sesuai kewenangan kami, maka akan kita pertemukan Pemprov NTB dengan Pemprov Bali untuk bertemu satu meja," kata Kepala BPKP, Dr. Ardan Adiperdana, menjawab wartawan di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (16/9) kemarin.

Ia mengatakan, BPKP telah berhasil melakukan mediasi terhadap saling klaim aset di berbagai daerah di Indonesia agar tidak berujung saling gugat di pengadilan.

Menurutnya, intervensi pihaknya akan lebih pada penelusuran menyangkut sejarah aset terkait pencatatannya dalam pelaporan arus kas masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo yang kini mengharuskan BPKP harus melakukan perubahan paradigmanya.

"Kita ingin menjadi mediator yang baik serta menjadi mitra strategis Pemda di Indonesia guna memperbaiki tata kelola pengelolaan aset yang baik mulai perencanaan hingga pelaporannya," tegas Ardan.

Pemprov NTB pernah berniat menempuh jalur hukum untuk memperjelas penguasaan aset itu ketika Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB mempertanyakan masalah tersebut pada sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini.

Di hadapan para wakil rakyat di gedung DPRD, Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, menyampaikan bahwa secara yuridis telah ada penyerahan personel, peralatan, pembiayaan, dokumen dan arsip (P3D)-nya, kepada Pemprov NTB. Dengan demikian kantor eks Seksi Wilayah Departemen ESDM tersebut merupakan bagian aset Pemprov NTB yang kemudian disebut sebagai Kantor Eks Seksi Dinas Pertambangan NTB. Namun secara "de facto" aset tersebut masih dikuasai oleh Pemprov Bali yang kini dijadikan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali.

Gubernur NTB juga mengungkapkan bahwa sudah sering dilakukan koordinasi/musyawarah antara Pemprov NTB dan Pemprov Bali baik secara langsung maupun difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), namun belum juga membuahkan hasil. Apabila dalam waktu dekat aset tersebut belum dapat dikuasai baik secara yuridis maupun "de facto", maka Pemprov NTB akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Seperti dilansir sebelumnya, baik Pemprov NTB maupun Bali sama-sama menghendaki penguasaan aset itu. Pemprov NTB menghendaki aset miliknya itu ditinggalkan oleh Pemprov Bali, namun Pemprov Bali malah menghendaki diserahkan ke mereka hingga permasalahan tersebut ditangani pejabat terkait di Depdagri dan Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan melalui Ditjen Kekayaan Negara kemudian menyatakan aset itu milik Pemprov NTB

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]