E-Book Keuangan Daerah Berbasis Android

Admin | Buat pada 2017-06-14 13:20:35

BPKAD merilis sebuah apliksi berbasis android dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengakses data keuangan daerah Nusa Tenggara Barat.aplikasi ini menghadirkan informasi keuangan daerah sedekat mungkin, kapanpun dan dimanapun anda berada.Didalam aplikasi E-book Keuangan daerah, masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan :rnrnrnIndeks Pembangunan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mekanisme Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Realisasi APBD dalam 5 tahun terakhir, Realisasi Belanja terkini setiap SKPD, dan Masih banyak lagi. Untuk mendownload atau Mengunduh aplikasi ini anda bisa mengklik link tautan yang berada dibawah ini : E-Book Keuangan Android

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]