E-Book Keuangan Daerah Berbasis Android

Admin | Buat pada 2017-06-14 13:20:35

BPKAD merilis sebuah apliksi berbasis android dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengakses data keuangan daerah Nusa Tenggara Barat.aplikasi ini menghadirkan informasi keuangan daerah sedekat mungkin, kapanpun dan dimanapun anda berada.Didalam aplikasi E-book Keuangan daerah, masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan :rnrnrnIndeks Pembangunan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mekanisme Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Realisasi APBD dalam 5 tahun terakhir, Realisasi Belanja terkini setiap SKPD, dan Masih banyak lagi. Untuk mendownload atau Mengunduh aplikasi ini anda bisa mengklik link tautan yang berada dibawah ini : E-Book Keuangan Android

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]