KEBIJAKAN PERGESERAN ANGGARAN SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Admin | Buat pada 2022-03-30 22:35:43

KEBIJAKAN PERGESERAN ANGGARAN SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

          Terkait dengan rencana Pergeseran Anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, dapat diinformasikan bahwa Peraturan perundang-undangan memberikan ruang kepada Pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan setiap tahun dipertegas kembali di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kurun waktu pelaksanaan APBD TA.2022 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 2 kali menerapkan kebijakan pergeseran anggaran dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta optimalisasi fungsi APBD pada aspek perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan otorisasi.

          Pergeseran pertama dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemprov NTB. Dalam Perda tersebut terdapat perangkat daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRINDA) yang keberadanya memerlukan dukungan penganggaran untuk melaksanakan fungsi urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan. Pergeseran pertama ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2022Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022.


          Pergeseran tahap kedua dilakukan untuk memenuhi ketentuan dan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Lembaga donor atas hibah pengelolaan irigasi partisipatif melalui Program IPDMIP. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam annual report terdapat kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran output pekerjaan atas project tersebut yang telah tersedia anggaranya melalui hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi NTB yang batas waktu pembayaranya ditentukan sesuai Naskah perjanjian hibah paling lambat tanggal 30 April 2022. Selain itu pergeseran tahap ke-2 ini juga untuk menampung usulan pergeseran perangkat daerah untuk kelancaran pelaksanaan APBD. Pergeseran tahap ke-2 ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 Tanggal 9 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022.

           Selanjutnya dalam waktu dekat pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan pergeseran anggaran guna memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan pada Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 halaman 373 nomor 37 dijelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ke-3 terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya. Maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran 2022 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD

Berita Terkini

indexs

Pemerintah Provinsi NTB telah menyalurkan Bagi Hasil Pajak

 

Pemerintah Provinsi NTB telah menyalurkan Bagi Hasil Pajak PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok ke Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTB dengan besaran yang telah diperhitungkan sesuai ketentuan.

Lihat Data selengkapnya disini

[selengkapnya]

SIAP NTB

Sistem Informasi Aset Provinsi NTB