KEPEDULIAN GEMPA LOMBOK DARI BERBAGAI DAERAH

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:46:02

Bencana Gempa Bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa selama Bulan Agustus mengundang Kepedulian berbagai pihak untuk membantu. BPKAD Provinsi NTB selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghimpun bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota lain serta pihak-pihak swasta yang diperuntukkan bagi korban gempa di di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.

 

Sampai saat ini, update tanggal 10/9/18 pukul 09.00, BPKAD Provinsi NTB mencatat bantuan dari 7 Provinsi yang telah masuk ke kas daerah melalui mekanisme APBD sebesar Rp. 27.250.000.000 antara lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Yogyakarta, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah, sedangkan bantuan dari Kabupaten/Kota yang telah masuk antara lain Pemerintah Kabupaten Berau, Bantul, Yapen, Serager, Luwu serta Pemerintah Kota Jogjakarta dan Kota Makassar. 


Seluruh bantuan ini nantinya diharapkan dapat meringankan beban korban gempa di Lombok dan Sumbawa serta  membantu perbaikan beberapa unit fasilitas umum yang rusak sebagai dampak dari bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]