KEPEDULIAN GEMPA LOMBOK DARI BERBAGAI DAERAH

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:46:02

Bencana Gempa Bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa selama Bulan Agustus mengundang Kepedulian berbagai pihak untuk membantu. BPKAD Provinsi NTB selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghimpun bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota lain serta pihak-pihak swasta yang diperuntukkan bagi korban gempa di di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.

 

Sampai saat ini, update tanggal 10/9/18 pukul 09.00, BPKAD Provinsi NTB mencatat bantuan dari 7 Provinsi yang telah masuk ke kas daerah melalui mekanisme APBD sebesar Rp. 27.250.000.000 antara lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Yogyakarta, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah, sedangkan bantuan dari Kabupaten/Kota yang telah masuk antara lain Pemerintah Kabupaten Berau, Bantul, Yapen, Serager, Luwu serta Pemerintah Kota Jogjakarta dan Kota Makassar. 


Seluruh bantuan ini nantinya diharapkan dapat meringankan beban korban gempa di Lombok dan Sumbawa serta  membantu perbaikan beberapa unit fasilitas umum yang rusak sebagai dampak dari bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]