KEPEDULIAN GEMPA LOMBOK DARI BERBAGAI DAERAH

Admin | Buat pada 2018-09-10 14:46:02

Bencana Gempa Bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa selama Bulan Agustus mengundang Kepedulian berbagai pihak untuk membantu. BPKAD Provinsi NTB selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghimpun bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota lain serta pihak-pihak swasta yang diperuntukkan bagi korban gempa di di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa.

 

Sampai saat ini, update tanggal 10/9/18 pukul 09.00, BPKAD Provinsi NTB mencatat bantuan dari 7 Provinsi yang telah masuk ke kas daerah melalui mekanisme APBD sebesar Rp. 27.250.000.000 antara lain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Yogyakarta, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah, sedangkan bantuan dari Kabupaten/Kota yang telah masuk antara lain Pemerintah Kabupaten Berau, Bantul, Yapen, Serager, Luwu serta Pemerintah Kota Jogjakarta dan Kota Makassar. 


Seluruh bantuan ini nantinya diharapkan dapat meringankan beban korban gempa di Lombok dan Sumbawa serta  membantu perbaikan beberapa unit fasilitas umum yang rusak sebagai dampak dari bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa.

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]