NTB Raih Opini WTP untuk Keenam Kalinya

Admin | Buat pada 2017-06-14 13:28:11

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemrintah Kabupaten/Kota yang ada di NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016. Penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dilakukan di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31/5).

Anggota VI BPK RI, Hary Azhar Azis mengatakan, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten/Kota di NTB merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah ini. Pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten/kota tersebut yang ada di NTB atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian," kata Hary.

Hary menambahkan, NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia Timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI yang memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk Provinsi. Selain NTB, ada Provinsi Gorontalo dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat predikat serupa.

Hary berharap pemerintah Kabupaten dan Kota agar segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perintah undang-undang selama 60 hari.

Motivasi untuk Lebih Baik
Gubenur NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul, menyampaikan prestasi opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi NTB untuk keenam kalinya harus dijadikan motivasi untuk bekerja dan berikhtiar sebaik-baiknya.

"Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang," kata Tuan Guru Bajang (TGB).

TGB juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik. Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan yang berbasis akrual, kata TGB, jajaran pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan.

Hal ini, menurut TGB, juga tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. "Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses," lanjut TGB.

TGB selanjutnya meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat. Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan.

Justru, katanya, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif pada norma-norma yang baku serta pada standar-standar yang diakui. Sehingga, semua hasil kerja akan mendapat hasil yang terbaik.

“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya," kata TGB.

 

Sumber : nasional.republika.co.id

Berita Terkini

indexs

Perencanaan Kebutuhan BMD Dalam Penganggaran APBD

Dalam upaya untuk terus mengikhtiarkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah prov NTB, BPKAD Prov NTB tahun ini kembali melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKBMD dengan seluruh perangkat daerah lingkup provinsi nusa tenggara barat. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala sub bagian umum/program yang menjadi bagian dari tugas mereka di tingkat OPD dalam megusulkan RKBMD perangkat daerah.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang komplek Kantor Gubernuran ini dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Prov . NTB. Dalam sambutan pembukanya Kepala BPKAD mengharapkan agar semua OPD melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses penyusunan RKBMD mengingat RKBMD akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah. Disamping itu beliau menyampaikan bahwa apa yang dialkukan ini adalah juga untuk terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak baik pada hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Prestasi-prestasi daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan diharapkan juga dapat berdampak pada sektor-sektor lain termasuk pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke daerah.

[selengkapnya]