NTB Raih Opini WTP untuk Keenam Kalinya

Admin | Buat pada 2017-06-14 13:28:11

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemrintah Kabupaten/Kota yang ada di NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016. Penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dilakukan di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31/5).

Anggota VI BPK RI, Hary Azhar Azis mengatakan, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten/Kota di NTB merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah ini. Pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten/kota tersebut yang ada di NTB atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

"Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian," kata Hary.

Hary menambahkan, NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia Timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI yang memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk Provinsi. Selain NTB, ada Provinsi Gorontalo dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat predikat serupa.

Hary berharap pemerintah Kabupaten dan Kota agar segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan perintah undang-undang selama 60 hari.

Motivasi untuk Lebih Baik
Gubenur NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul, menyampaikan prestasi opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi NTB untuk keenam kalinya harus dijadikan motivasi untuk bekerja dan berikhtiar sebaik-baiknya.

"Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang," kata Tuan Guru Bajang (TGB).

TGB juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik. Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan yang berbasis akrual, kata TGB, jajaran pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan.

Hal ini, menurut TGB, juga tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. "Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses," lanjut TGB.

TGB selanjutnya meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat. Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan.

Justru, katanya, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif pada norma-norma yang baku serta pada standar-standar yang diakui. Sehingga, semua hasil kerja akan mendapat hasil yang terbaik.

“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya," kata TGB.

 

Sumber : nasional.republika.co.id

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]