NTB Raih Predikat WTP yang ke 10

Admin | Buat pada 2021-05-18 15:29:05

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Untuk yang kesepuluh kalinya, Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020. Hal ini terjadi karena kerjasama yang baik antar instansi dalam menyusun laporan keuangan dengan baik.

Gubernur NTB dalam sambutannya berterimakasih kepada semua pihak yang telah berperan sehingga NTB kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK, ia meminta agar predikat WTP ini tetap dipertahankan.

Foto Bersama Kepala BPK Pusat

Predikat WTP bukan satu-satunya tujuan, namun dibalik hal tersebut  WTP merupakan gerbang bagi daerah untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut dari Pemerintah Pusat terhadap 11 sektor antara lain dari sisi pengelolaan keuangan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain, yang pada akhirnya akan diberikan kompensasi berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Perolehan predikat WTP ke – 10 bagi Pemerintah Provinsi NTB merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan ikhtiar semua komponen Pemerintah Provinsi NTB dengan stakeholder khususnya eksekutif dan legislatif sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal.

 

Berita Terkini

indexs

PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTB

PINJAMAN DAERAH

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang merupakan BUMN dibawah Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pinjaman PEN Daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan.

Di masa pandemi ini, Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah jadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya. Pemerintah memberikan relaksasi batasan penjaminan pinjaman kredit bagi korporasi dan pemberian pinjaman PEN Daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Pinjaman daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi defisit APBD dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dijamin oleh UU. Pasal 300 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan bahwa “daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”.

Pinjaman PEN Daerah diberikan kepada daerah yang berminat dan memenuhi persyaratan dan kriteria, dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, yang kemudian jika disetujui akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp5 triliun. Sampai dengan hari ini, DJPK telah menerima surat usulan pinjaman PEN daerah dengan total nilai pinjaman PEN daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48 triliun.

Pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman untuk membiayainya, demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi NTB. Ditengah keterbatasan fiscal yang disebabkan karena pandemi Covid-19, berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah ditargetkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 mengalami progress yang kurang signifikan  sebagai akibat dari terbatasnya anggaran yang tersedia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan pinjaman  dalam rangka PEN Pemerintah Daerah kepada PT. SMI sebesar 750 miliar rupiah dalam jangka waktu 8 tahun, dan telah disetujui dengan dilaksanakannya penandatangan perjanjian pinjaman oleh Gubernur NTB dan Direktur PT. SMI pada tanggal 13 Agustus 2021. Gubernur NTB menegaskan bahwa penggunaan pinjaman daerah tersebut akan difokuskan dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota sebesar 250 miliar, dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 500 miliar.

Alokasi penggunaan pinjaman daerah untuk infrastruktur jalan bukanlah tanpa alasan. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, setidaknya terdapat 5 manfaat yang bisa diperoleh dari pembangunan infrastruktur jalan, diantaranya ;

  1. mewujudkan biaya angkut logistik yang lebih kompetitif;
  2. peningkatan daya saing investasi;
  3. penciptaan lapangan pekerjaan;
  4. penciptaan Kawasan ekonomi baru; dan
  5. meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan penggunaan pinjaman daerah untuk Pengembangan RSU Provinsi NTB bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, dimana pembangunan lanjutan Gedung Trauma Centre dipersiapkan dalam rangka Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan even Moto GP 2022 yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika Lombok. Adapun pembangunan IGD terpadu RSUP bertujuan untuk menambah kapasitas ruang pelayanan karena kondisi saat ini kapasitas ruang IGD RSUP kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat RSUP merupakan Rumah Sakit rujukan Provinsi yang kedepan nya akan dipersiapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Indonesia Bagian Timur.

Keputusan Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan pinjaman daerah telah melalui pertimbangan yang matang diantaranya berdasarkan perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk pengembalian pinjaman/Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebesar 13,28 lebih besar dari yang dipersyaratkan yaitu sebesar 2,5 sesuai Pasal 7, PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selain itu, dari perhitungan jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah rencana pinjaman yang akan ditarik dari jumlah penerimaan umum P-APBD TA 2020 tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang dipersyaratkan.

Mengingat tingginya animo Pemerintah Daerah yang mengajukan pinjaman daerah Tahun Anggaran 2021, namun tidak sebanding dengan alokasi dana pinjaman yang tersedia pada PT. SMI, maka Pemerintah Provinsi NTB cukup beruntung diberikan kesempatan dalam melakukan pinjaman daerah guna melaksanakan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebagai upaya mewujudkan NTB Gemilang.

[selengkapnya]

SIAP NTB

Sistem Informasi Aset Provinsi NTB