NTB ZONA WTP

Admin | Buat pada 2020-06-09 11:22:56

Guna menunjukkan bahwa suatu lembaga pemerintah telah berhasil menerapkan prinsip good governance maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi hal yang paling diburu dalam setiap hasil pemeriksaan keuangan. Sehingga, tidak berlebihan rasanya jika menempatkan judul diatas bila melihat pencapaian Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTB dalam pencapaian opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama beberapa tahun terakhir.

Ditengah bencana pandemi global Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih opini WTP terhadap LKPD Tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan NTB dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB pada tanggal 20 Mei 2020 yang lalu. Pencapaian ini merupakan opini WTP yang ke-9 kali dan diperoleh secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2011. Pencapaian tersebut terasa makin istimewa karena seolah tak ingin kalah dengan induknya, Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTB juga meraih opini yang sama. Pada tanggal 2 Juni yang lalu, Kabupaten Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa dan Kota Bima meraih opini tersebut menyusul Kabupaten/Kota lainnya yang beberapa minggu sebelumnya telah meraih opini WTP tersebut lebih dulu.

Opini didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria diantaranya: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);  kecukupan pengungkapan (adequate disclousure); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian intern. SAP inilah yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK merupakan output terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan. Tujuan diperiksanya laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan kewajaran atas laporan keuangan. Wajar atau tidaknya hasil pemeriksaan laporan keuangan ini yang kemudian melahirkan opini-opini apakah itu WTP,WDP, TW atau disclaimer. Opini WTP diberikan dengan kriteria bahwa sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atau pos-pos laporan keuangan, dengan kata lain, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah, pimpinan entitas dan lembaga, dengan demikian opini WTP mencerminkan kualitas laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi dan merupakan kewajiban dan hasil kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara. Apabila ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan kriterianya, BPK akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas yang diperiksa. Tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP merupakan bentuk pernyataan atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sehingga dengan predikat WTP maka pengelolaan keuangan telah memenuhi standar- standar dalam prinsip good governance.

Berita Terkini

indexs

SiTATIK dan LAS NTB

Hari ini Kamis 2 Juli 2020, Kepala BPKAD Provinsi NTB melakukan presentasi dihadapan Wakil Gubernur NTB terkait pentingnya pengelolaan aset daerah. Dalam paparannya, Kepala BPKAD Provinsi NTB yang didampingi oleh Kepala UPTB Pemanfaatan dan Pengamanan Aset menyampaikan terkait Strategi dan Langkah Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah guna lebih mengoptimalkan potensi dari aset-aset yang dimiliki. 

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan 2 (dua) penerapan inovasi baru terkait pengelolaan aset, yang pertama adalah penerapan Sistem Informasi Temu Arsip Tiga Detik yang disingkat SiTATIK. Manfaat dari penerapan sistem informasi tersebut tergambar jelas dari nama yang disematkan, yakni menemukan arsip aset yang dicari dalam waktu 3 detik. Kecepatan dalam menemukan arsip yang dicari merupakan suatu hal yang mutlak dalam era digitalisasi saat ini khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk pemanfaatan aset tersebut yang nota bene merupakan  arsip penting terkait aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTB. 

Inovasi berikutnya yang dipaparkan dalam kesempatan tersebut adalah “Lapak Aset NTB” yang disingkat LAS NTB. Inovasi ini berkaitan dengan upaya BPKAD Provinsi NTB untuk menyebarluaskan kepada publik mengenai aset-aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat dapat mengakses domain http://lapakaset.ntbprov.go.id/ untuk dapat mengetahui aset-aset apa saja yang saat ini tersedia di lapak.
Ibu Wakil Gubernur NTB memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap inovasi yang disampaikan oleh Kepala BPKAD. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa pemanfaatan aset yang optimal dapat meningkatkan PAD sehingga akan memberikan multiplier effect bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat.

[selengkapnya]