NTB ZONA WTP

Admin | Buat pada 2020-06-09 11:22:56

Guna menunjukkan bahwa suatu lembaga pemerintah telah berhasil menerapkan prinsip good governance maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi hal yang paling diburu dalam setiap hasil pemeriksaan keuangan. Sehingga, tidak berlebihan rasanya jika menempatkan judul diatas bila melihat pencapaian Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTB dalam pencapaian opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama beberapa tahun terakhir.

Ditengah bencana pandemi global Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih opini WTP terhadap LKPD Tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan NTB dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB pada tanggal 20 Mei 2020 yang lalu. Pencapaian ini merupakan opini WTP yang ke-9 kali dan diperoleh secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2011. Pencapaian tersebut terasa makin istimewa karena seolah tak ingin kalah dengan induknya, Pemerintah Kabupaten/ Kota se-NTB juga meraih opini yang sama. Pada tanggal 2 Juni yang lalu, Kabupaten Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa dan Kota Bima meraih opini tersebut menyusul Kabupaten/Kota lainnya yang beberapa minggu sebelumnya telah meraih opini WTP tersebut lebih dulu.

Opini didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria diantaranya: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);  kecukupan pengungkapan (adequate disclousure); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian intern. SAP inilah yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK merupakan output terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan. Tujuan diperiksanya laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan kewajaran atas laporan keuangan. Wajar atau tidaknya hasil pemeriksaan laporan keuangan ini yang kemudian melahirkan opini-opini apakah itu WTP,WDP, TW atau disclaimer. Opini WTP diberikan dengan kriteria bahwa sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atau pos-pos laporan keuangan, dengan kata lain, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah, pimpinan entitas dan lembaga, dengan demikian opini WTP mencerminkan kualitas laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi dan merupakan kewajiban dan hasil kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara. Apabila ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan kriterianya, BPK akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas yang diperiksa. Tindak lanjut entitas atas rekomendasi BPK menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP merupakan bentuk pernyataan atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sehingga dengan predikat WTP maka pengelolaan keuangan telah memenuhi standar- standar dalam prinsip good governance.

Berita Terkini

indexs

Rapat Kewenangan (P3D)

Rapat penyelesaian pelimpahan kewenangan Personil Perdanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yg belum diserahkan dari pemkab ke pemprov NTB hari ini Kamis, 14 Januari 2021 yang bertempat di ruang rapat kepala bidang BMD.

Rapat dihadiri oleh Dinas PU, Kepala Balai pengamanan dan pemanfaatan aset serta Dinas Kelautan dan PSDA pulau lombok, Biro Hukum, Inspektorat, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, dan dikoordinatori oleh bidang Aset BPKAD.

[selengkapnya]

SIAP NTB

Sistem Informasi Aset Provinsi NTB