Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Admin | Buat pada 2018-09-20 15:53:42

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Dr. H. Zulkieflimansyah- Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, pukul 10.00 WIB, Rabu (19/9).
Pelantikan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan Keppres 155/p tahun 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wagub NTB masa jabatan tahun 2018-2023.

Disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet, beberapa kepala OPD lingkup pemerintah NTB, mantan Wakil Gubernur H. M. Amin, jajaran TNI  Polri serta tamu undangan lainnya, Dr. H. Zulkieflimansyah dan           Dr. Hj. Rohmi Djalillah  mengemban harapan masyarakat untuk mengantar NTB menjadi Provinsi Gemilang selama masa kepemimpinannya 5 tahun mendatang.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]