Pelatihan Simda

Admin | Buat pada 2017-06-14 10:41:00

Untuk tetap menjaga implementasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD setelah adanya distribusi ulang atas SDM akibat adanya perubahan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan pelatihan bagi operator SIMDA khususnya kepada operator pada perangkat daerah yang belum mengenal atau memahami operasional SIMDA. Pelatihan ini diikuti oleh 21 SKPD/UPTD/UPTB dan dilaksanakan selama 1 hari di Hotel Grand Legi dengan agenda pengenalan, instalasi dan latihan operasional menu SIMDA. pelatihan ini menjadi langkah awal dalam menjaga keberlangsungan implementasi SIMDA karena pada masing-masing perangkat daerah telah tersedia SDM untuk memelihara dan melaksanakan sistem aplikasi.

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]