Pelatihan Simda

Admin | Buat pada 2017-06-14 10:41:00

Untuk tetap menjaga implementasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD setelah adanya distribusi ulang atas SDM akibat adanya perubahan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan pelatihan bagi operator SIMDA khususnya kepada operator pada perangkat daerah yang belum mengenal atau memahami operasional SIMDA. Pelatihan ini diikuti oleh 21 SKPD/UPTD/UPTB dan dilaksanakan selama 1 hari di Hotel Grand Legi dengan agenda pengenalan, instalasi dan latihan operasional menu SIMDA. pelatihan ini menjadi langkah awal dalam menjaga keberlangsungan implementasi SIMDA karena pada masing-masing perangkat daerah telah tersedia SDM untuk memelihara dan melaksanakan sistem aplikasi.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]