Pembahasan pergub tentang retensi arsip keuangan

Admin | Buat pada 2017-06-14 09:58:46

Sebagai salah satu stakeholder berkenaan dengan retensi arsip keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Retensi Arsip Keuangan dan Aset. kegiatan ini merupakan rapat pembahasan atas jenis dokumen yang dihasilkan atau diciptakan oleh semua bidang yang ada pada BPKAD Prov. NTB dan juga pada SKPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam kegiatan rapat ini juga dilakukan konfirmasi berkenaan dengan umur dokumen masing-masing. Dengan adanya pergub ini diharapkan adanya kepastian akan umur arsip sehingga ruang kantor tidak dipenuhi oleh arsip-arsip yang sebenarnya bisa dimusnahkan.

Berita Terkini

indexs

Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

[selengkapnya]