Pembahasan pergub tentang retensi arsip keuangan

Admin | Buat pada 2017-06-14 09:58:46

Sebagai salah satu stakeholder berkenaan dengan retensi arsip keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Retensi Arsip Keuangan dan Aset. kegiatan ini merupakan rapat pembahasan atas jenis dokumen yang dihasilkan atau diciptakan oleh semua bidang yang ada pada BPKAD Prov. NTB dan juga pada SKPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam kegiatan rapat ini juga dilakukan konfirmasi berkenaan dengan umur dokumen masing-masing. Dengan adanya pergub ini diharapkan adanya kepastian akan umur arsip sehingga ruang kantor tidak dipenuhi oleh arsip-arsip yang sebenarnya bisa dimusnahkan.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA. 2019.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini, dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  bagian Perencanaan dan Program lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Sekda, Bappeda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (17/7) di hotel  Lombok Raya Mataram.

Mewakili Gubernur DR. TGH. M. Zainul Majdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB  H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Momentum kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018, menghasilkan rencana yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kedepan. Perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program unggulan.

"Program disusun dan dirancang dengan baik. Sehingga kemajuan bagi NTB kedepan, kita sudah merancang dan mendesain pada tahun 2025 anak-anak NTB menjadi anak yang cerdas dan sehat,” jelas Sekda.

Kemampuan untuk merencanakan tidak semua orang bisa. karena punya keahlian khusus dan pengalaman serta perhitungan yang matang. Tidak muda masuk dalam  tim perencanaan baik itu bappeda atau OPD lainnya. Harus dicermati, Perbedaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 dan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Sehingga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun ini.

“Saya berharap Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, dapat menyusun program dan perencanaan yang bagus sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat membangun NTB kedepan,” harap Rosiady H. Sayuti.

 

Sumber : http://pemerintahan.kampung-media.com/2018/07/17/sosialisasi-permendagri-38-tahun-2018-24958

[selengkapnya]