Pembahasan pergub tentang retensi arsip keuangan

Admin | Buat pada 2017-06-14 09:58:46

Sebagai salah satu stakeholder berkenaan dengan retensi arsip keuangan dan aset daerah, maka BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Retensi Arsip Keuangan dan Aset. kegiatan ini merupakan rapat pembahasan atas jenis dokumen yang dihasilkan atau diciptakan oleh semua bidang yang ada pada BPKAD Prov. NTB dan juga pada SKPD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. dalam kegiatan rapat ini juga dilakukan konfirmasi berkenaan dengan umur dokumen masing-masing. Dengan adanya pergub ini diharapkan adanya kepastian akan umur arsip sehingga ruang kantor tidak dipenuhi oleh arsip-arsip yang sebenarnya bisa dimusnahkan.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]