Pemerintah NTB Optimalkan Pemanfaatan Aset

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:25:17

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa lahan nganggur. "Tujuannya untuk menambah penghasilan dalam APBD," kata Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi pada saat penandatangan nota kesepahaman, Senin, 10 Juni 2013.

Tiga kelompok usaha yang sudah dinyatakan lolos fit and propertes adalah PT Lombok Plaza, PT Alhambra Internasional, dan PT Varindo Lombok Inti. Mereka diberikan waktu selama setahun untuk menyelesaikan detail engineering design (DED), dan segera melakukan pembangunannya.

Selain itu, sebagai jaminan keseriusannya, mereka harus menyetorkan dana sebanyaklimapersen dari total nilai investasi. Adapun kerjasama berupa pola build over taker (BOT) untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Lombok Plaza mendapat hak mengelola tanah seluas 3,2 hektar di Jalan Bung Karno, Mataram. Dengan investasi Rp 360 miliar, akan dibangun fasilitas bisnis yang terintegrasi. Di antaranya hotel bintang empat 18 lantai dengan 388 kamar, serta empat penthouse.

Juga dibangun 360 unit apartemen di gedung 18 lantai dilengkapi empat kolam renang. Bahkan dilengkapi lantai convention center dua lantai yang dapat menampung 5.000 orang, serta empat lantai trade center. "Di Lombok selama ini belum ada fasilitas yang terintegrasi," kata Direktur Utama PT Lombok Plaza Dolly Suthajaya Nasution.

PT Alhambra Internasional mengelola tanah lebih dari 10 ribu meter persegi di Jalan Udayana, Mataram. Perusahaan ini akan membangun hotel syariah enam lantai dengan 196 kamar executive dan 20 kamar suite, yang dilengkapi 18 lokal kuliner dan 18 lokal perkantoran. Nilai investasinya Rp 75 miliar. "Kami akan membangun hotel dan enclave business selama 15 bulan," ujar salah seorang pimpinan perusahaan.

Adapun PT Varindo Lombok Inti mengelola tanah 200 meter persegi, lahan bekas dua rumah pimpinan DPRD NTB, di Jalan Pejanggik, Mataram. Di lokasi tersebut akan dibangun rumah kantor tiga lantai, yang masing-masing berisi 15 unit. "Kami menyiapkan investasi hingga Rp 11,4 miliar," ucap Management Representative PT Varindo Lombok Inti Kusnardi.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]