Pemerintah NTB Optimalkan Pemanfaatan Aset

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:25:17

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa lahan nganggur. "Tujuannya untuk menambah penghasilan dalam APBD," kata Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi pada saat penandatangan nota kesepahaman, Senin, 10 Juni 2013.

Tiga kelompok usaha yang sudah dinyatakan lolos fit and propertes adalah PT Lombok Plaza, PT Alhambra Internasional, dan PT Varindo Lombok Inti. Mereka diberikan waktu selama setahun untuk menyelesaikan detail engineering design (DED), dan segera melakukan pembangunannya.

Selain itu, sebagai jaminan keseriusannya, mereka harus menyetorkan dana sebanyaklimapersen dari total nilai investasi. Adapun kerjasama berupa pola build over taker (BOT) untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Lombok Plaza mendapat hak mengelola tanah seluas 3,2 hektar di Jalan Bung Karno, Mataram. Dengan investasi Rp 360 miliar, akan dibangun fasilitas bisnis yang terintegrasi. Di antaranya hotel bintang empat 18 lantai dengan 388 kamar, serta empat penthouse.

Juga dibangun 360 unit apartemen di gedung 18 lantai dilengkapi empat kolam renang. Bahkan dilengkapi lantai convention center dua lantai yang dapat menampung 5.000 orang, serta empat lantai trade center. "Di Lombok selama ini belum ada fasilitas yang terintegrasi," kata Direktur Utama PT Lombok Plaza Dolly Suthajaya Nasution.

PT Alhambra Internasional mengelola tanah lebih dari 10 ribu meter persegi di Jalan Udayana, Mataram. Perusahaan ini akan membangun hotel syariah enam lantai dengan 196 kamar executive dan 20 kamar suite, yang dilengkapi 18 lokal kuliner dan 18 lokal perkantoran. Nilai investasinya Rp 75 miliar. "Kami akan membangun hotel dan enclave business selama 15 bulan," ujar salah seorang pimpinan perusahaan.

Adapun PT Varindo Lombok Inti mengelola tanah 200 meter persegi, lahan bekas dua rumah pimpinan DPRD NTB, di Jalan Pejanggik, Mataram. Di lokasi tersebut akan dibangun rumah kantor tiga lantai, yang masing-masing berisi 15 unit. "Kami menyiapkan investasi hingga Rp 11,4 miliar," ucap Management Representative PT Varindo Lombok Inti Kusnardi.

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]