Pemerintah NTB Optimalkan Pemanfaatan Aset

Admin | Buat pada 2017-06-16 11:25:17

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa lahan nganggur. "Tujuannya untuk menambah penghasilan dalam APBD," kata Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi pada saat penandatangan nota kesepahaman, Senin, 10 Juni 2013.

Tiga kelompok usaha yang sudah dinyatakan lolos fit and propertes adalah PT Lombok Plaza, PT Alhambra Internasional, dan PT Varindo Lombok Inti. Mereka diberikan waktu selama setahun untuk menyelesaikan detail engineering design (DED), dan segera melakukan pembangunannya.

Selain itu, sebagai jaminan keseriusannya, mereka harus menyetorkan dana sebanyaklimapersen dari total nilai investasi. Adapun kerjasama berupa pola build over taker (BOT) untuk jangka waktu 30 tahun.

PT Lombok Plaza mendapat hak mengelola tanah seluas 3,2 hektar di Jalan Bung Karno, Mataram. Dengan investasi Rp 360 miliar, akan dibangun fasilitas bisnis yang terintegrasi. Di antaranya hotel bintang empat 18 lantai dengan 388 kamar, serta empat penthouse.

Juga dibangun 360 unit apartemen di gedung 18 lantai dilengkapi empat kolam renang. Bahkan dilengkapi lantai convention center dua lantai yang dapat menampung 5.000 orang, serta empat lantai trade center. "Di Lombok selama ini belum ada fasilitas yang terintegrasi," kata Direktur Utama PT Lombok Plaza Dolly Suthajaya Nasution.

PT Alhambra Internasional mengelola tanah lebih dari 10 ribu meter persegi di Jalan Udayana, Mataram. Perusahaan ini akan membangun hotel syariah enam lantai dengan 196 kamar executive dan 20 kamar suite, yang dilengkapi 18 lokal kuliner dan 18 lokal perkantoran. Nilai investasinya Rp 75 miliar. "Kami akan membangun hotel dan enclave business selama 15 bulan," ujar salah seorang pimpinan perusahaan.

Adapun PT Varindo Lombok Inti mengelola tanah 200 meter persegi, lahan bekas dua rumah pimpinan DPRD NTB, di Jalan Pejanggik, Mataram. Di lokasi tersebut akan dibangun rumah kantor tiga lantai, yang masing-masing berisi 15 unit. "Kami menyiapkan investasi hingga Rp 11,4 miliar," ucap Management Representative PT Varindo Lombok Inti Kusnardi.

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]