Penghargaan Atas WTP 6 Kali Berturut-turut

Admin | Buat pada 2017-09-15 11:22:51

Penerimaan Penghargaan

Kembali Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini penghargaan itu diterima oleh Bapak Gubernur yang diberikan langsung oleh menteri keuangan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempertahankan opini BPK RI WTP selama 6 tahun (2011-2016) secara berturut-turut.

Penerimaan penghargaan itu disampaikan pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 pada tanggal 14 september 2017 di gedung Dhanapala kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain menerima Penghargaan, Bapak Gubernur Nusa tenggara Barat pada kegiatan tersebut ditunjuk sebagai salah satu narasumber dengan tema "Pengelolaan Keuangan yang Kredibel Menuju Indonesia Sejahtera", dalam materinya pak gubernur menyampaikan upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan daerah yang kredibel. selain itu, gubernur juga menjelaskan program-program pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah provinsi nusa tenggara barat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. selain itu juga dijelaskan upaya-upaya pemerintah provinsi N usa Tenggara Barat dalam memastikan program-program pembangunan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara serta memaparkan bukti-bukti nyata kontribusi pengelolaan keuangan daerah yang kredibel terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]