Penghargaan Atas WTP 6 Kali Berturut-turut

Admin | Buat pada 2017-09-15 11:22:51

Penerimaan Penghargaan

Kembali Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini penghargaan itu diterima oleh Bapak Gubernur yang diberikan langsung oleh menteri keuangan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempertahankan opini BPK RI WTP selama 6 tahun (2011-2016) secara berturut-turut.

Penerimaan penghargaan itu disampaikan pada rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 pada tanggal 14 september 2017 di gedung Dhanapala kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain menerima Penghargaan, Bapak Gubernur Nusa tenggara Barat pada kegiatan tersebut ditunjuk sebagai salah satu narasumber dengan tema "Pengelolaan Keuangan yang Kredibel Menuju Indonesia Sejahtera", dalam materinya pak gubernur menyampaikan upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan daerah yang kredibel. selain itu, gubernur juga menjelaskan program-program pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah provinsi nusa tenggara barat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. selain itu juga dijelaskan upaya-upaya pemerintah provinsi N usa Tenggara Barat dalam memastikan program-program pembangunan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara serta memaparkan bukti-bukti nyata kontribusi pengelolaan keuangan daerah yang kredibel terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]