Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Admin | Buat pada 2018-09-21 21:15:10

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]