Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Admin | Buat pada 2018-09-21 21:15:10

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]