Perencanaan Kebutuhan BMD Dalam Penganggaran APBD

Admin | Buat pada 2018-05-30 10:23:28

Dalam upaya untuk terus mengikhtiarkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah prov NTB, BPKAD Prov NTB tahun ini kembali melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKBMD dengan seluruh perangkat daerah lingkup provinsi nusa tenggara barat. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala sub bagian umum/program yang menjadi bagian dari tugas mereka di tingkat OPD dalam megusulkan RKBMD perangkat daerah.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang komplek Kantor Gubernuran ini dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Prov . NTB. Dalam sambutan pembukanya Kepala BPKAD mengharapkan agar semua OPD melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses penyusunan RKBMD mengingat RKBMD akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah. Disamping itu beliau menyampaikan bahwa apa yang dialkukan ini adalah juga untuk terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak baik pada hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Prestasi-prestasi daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan diharapkan juga dapat berdampak pada sektor-sektor lain termasuk pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke daerah.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]