Sosialisai Pergub Non Tunai

Admin | Buat pada 2018-02-20 11:10:22

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]