Sosialisai Pergub Non Tunai

Admin | Buat pada 2018-02-20 11:10:22

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berita Terkini

indexs

Perencanaan Kebutuhan BMD Dalam Penganggaran APBD

Dalam upaya untuk terus mengikhtiarkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah prov NTB, BPKAD Prov NTB tahun ini kembali melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKBMD dengan seluruh perangkat daerah lingkup provinsi nusa tenggara barat. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala sub bagian umum/program yang menjadi bagian dari tugas mereka di tingkat OPD dalam megusulkan RKBMD perangkat daerah.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang komplek Kantor Gubernuran ini dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Prov . NTB. Dalam sambutan pembukanya Kepala BPKAD mengharapkan agar semua OPD melaksanakan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses penyusunan RKBMD mengingat RKBMD akan menjadi salah satu pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah. Disamping itu beliau menyampaikan bahwa apa yang dialkukan ini adalah juga untuk terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga akan berdampak baik pada hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Prestasi-prestasi daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan diharapkan juga dapat berdampak pada sektor-sektor lain termasuk pariwisata dengan meningkatnya kunjungan ke daerah.

[selengkapnya]