Sosialisai Pergub Non Tunai

Admin | Buat pada 2018-02-20 11:10:22

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]