Sosialisasi PERGUB Tentang Perjalanan Dinas

Admin | Buat pada 2017-09-15 09:39:15

Sosialisi Pergub Tentang Perjalanan Dinas

Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas yang dilaksanakan  pada tanggal 14 september tahun 2017 di hotel Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh bapak Sekretaris BPKAD Prov NTB Drs. H. Zainul Islam, MM.

Dalam sambutannya Bapak Sekretaris BPKAD menyampaikan agar seluruh unsur dalam pemerintah daerah provinsi NTB terus menjaga komitmen untuk mewujudkan "NTB Zero Temuan" sehingga mampu mempertahankan opini BPK RI WTP pada tahun-tahun berikutnya.

Kegiatan Sosialisasi ini menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pelaksana anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya berkenaan dengan belanja perjalanan dinas. selain itu kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi/interpretasi atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Narasumber kegiatan Sosialisasi ini adalah Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM yang memaparkan materi substansi perubahan Peraturan Gubernur ini. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa latar belakang adanya perubahan Pergub ini adalah karena adanya penyesuaian atas peraturan Menteri keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kmendagri dan Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, karena adanya Penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang dapat menunjang percepatan pencapaian organisasi perangkat daerah.

Narasumber Kedua yaitu Bapak Drs. Ainuddin menyampaikan Materi tentang temuan-temuan yang berkaitan tentang belanja perjalanan dinas. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa masalah-masalah yang sering ditemukan adalah berkenaan dengan SPPD Fiktif dan SPJ Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan. 

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh OPD termasuk UPTD dari unsur Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan ini diharapkan mampu berkonstribusi untuk meningkatkan akuntabilitas belanja perjalanan dinas (eL).

Berita Terkini

indexs

Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

[selengkapnya]