Sosialisasi PERGUB Tentang Perjalanan Dinas

Admin | Buat pada 2017-09-15 09:39:15

Sosialisi Pergub Tentang Perjalanan Dinas

Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas yang dilaksanakan  pada tanggal 14 september tahun 2017 di hotel Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh bapak Sekretaris BPKAD Prov NTB Drs. H. Zainul Islam, MM.

Dalam sambutannya Bapak Sekretaris BPKAD menyampaikan agar seluruh unsur dalam pemerintah daerah provinsi NTB terus menjaga komitmen untuk mewujudkan "NTB Zero Temuan" sehingga mampu mempertahankan opini BPK RI WTP pada tahun-tahun berikutnya.

Kegiatan Sosialisasi ini menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pelaksana anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya berkenaan dengan belanja perjalanan dinas. selain itu kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi/interpretasi atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Narasumber kegiatan Sosialisasi ini adalah Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM yang memaparkan materi substansi perubahan Peraturan Gubernur ini. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa latar belakang adanya perubahan Pergub ini adalah karena adanya penyesuaian atas peraturan Menteri keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kmendagri dan Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, karena adanya Penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang dapat menunjang percepatan pencapaian organisasi perangkat daerah.

Narasumber Kedua yaitu Bapak Drs. Ainuddin menyampaikan Materi tentang temuan-temuan yang berkaitan tentang belanja perjalanan dinas. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa masalah-masalah yang sering ditemukan adalah berkenaan dengan SPPD Fiktif dan SPJ Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan. 

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh OPD termasuk UPTD dari unsur Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan ini diharapkan mampu berkonstribusi untuk meningkatkan akuntabilitas belanja perjalanan dinas (eL).

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]