Sosialisasi PERGUB Tentang Perjalanan Dinas

Admin | Buat pada 2017-09-15 09:39:15

Sosialisi Pergub Tentang Perjalanan Dinas

Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas yang dilaksanakan  pada tanggal 14 september tahun 2017 di hotel Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh bapak Sekretaris BPKAD Prov NTB Drs. H. Zainul Islam, MM.

Dalam sambutannya Bapak Sekretaris BPKAD menyampaikan agar seluruh unsur dalam pemerintah daerah provinsi NTB terus menjaga komitmen untuk mewujudkan "NTB Zero Temuan" sehingga mampu mempertahankan opini BPK RI WTP pada tahun-tahun berikutnya.

Kegiatan Sosialisasi ini menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pelaksana anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya berkenaan dengan belanja perjalanan dinas. selain itu kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi/interpretasi atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Narasumber kegiatan Sosialisasi ini adalah Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM yang memaparkan materi substansi perubahan Peraturan Gubernur ini. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa latar belakang adanya perubahan Pergub ini adalah karena adanya penyesuaian atas peraturan Menteri keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kmendagri dan Pemerintah Daerah, KDH dan WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, karena adanya Penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang dapat menunjang percepatan pencapaian organisasi perangkat daerah.

Narasumber Kedua yaitu Bapak Drs. Ainuddin menyampaikan Materi tentang temuan-temuan yang berkaitan tentang belanja perjalanan dinas. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa masalah-masalah yang sering ditemukan adalah berkenaan dengan SPPD Fiktif dan SPJ Perjalanan Dinas Melebihi Ketentuan. 

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh OPD termasuk UPTD dari unsur Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan ini diharapkan mampu berkonstribusi untuk meningkatkan akuntabilitas belanja perjalanan dinas (eL).

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]