Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Admin | Buat pada 2018-07-19 11:52:50

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA. 2019.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini, dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  bagian Perencanaan dan Program lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Sekda, Bappeda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (17/7) di hotel  Lombok Raya Mataram.

Mewakili Gubernur DR. TGH. M. Zainul Majdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB  H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Momentum kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018, menghasilkan rencana yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kedepan. Perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program unggulan.

"Program disusun dan dirancang dengan baik. Sehingga kemajuan bagi NTB kedepan, kita sudah merancang dan mendesain pada tahun 2025 anak-anak NTB menjadi anak yang cerdas dan sehat,” jelas Sekda.

Kemampuan untuk merencanakan tidak semua orang bisa. karena punya keahlian khusus dan pengalaman serta perhitungan yang matang. Tidak muda masuk dalam  tim perencanaan baik itu bappeda atau OPD lainnya. Harus dicermati, Perbedaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 dan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Sehingga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun ini.

“Saya berharap Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, dapat menyusun program dan perencanaan yang bagus sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat membangun NTB kedepan,” harap Rosiady H. Sayuti.

 

Sumber : http://pemerintahan.kampung-media.com/2018/07/17/sosialisasi-permendagri-38-tahun-2018-24958

Berita Terkini

indexs

LELANG HEWAN TERNAK/SAPI MILIK PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima kembali melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMD berupa hewan ternak/sapi di Wilayah Kabupaten Sumbawa dengan tertib dan lancar,  Selasa (11/12/2018) siang.

 

Pelelangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi NTB dilakukan karena hewan ternak/sapi sudah tidak produktif/afkir dan untuk mengurusnya perlu biaya operasional yang besar. Adapun hewan/ternak sapi yang dilelang berjumlah 37 ekor hewan ternak/sapi dan dibagi menjadi 8 (delapan) paket. Ternak sapi yang dilelang merupakan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar barang milik daerah pada UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading Sumbawa. Dalam kegiatan lelang ini berhasil menjual seluruh paket lelang atau 8 (delapan) paket lelang, dengan jumlah hewan ternak/sapi sebanyak 34 ekor yang terdiri dari 30 ekor sapi betina dan 4 ekor sapi jantan.

[selengkapnya]