Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Admin | Buat pada 2018-07-19 11:52:50

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA. 2019.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini, dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  bagian Perencanaan dan Program lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Sekda, Bappeda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (17/7) di hotel  Lombok Raya Mataram.

Mewakili Gubernur DR. TGH. M. Zainul Majdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB  H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Momentum kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018, menghasilkan rencana yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kedepan. Perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program unggulan.

"Program disusun dan dirancang dengan baik. Sehingga kemajuan bagi NTB kedepan, kita sudah merancang dan mendesain pada tahun 2025 anak-anak NTB menjadi anak yang cerdas dan sehat,” jelas Sekda.

Kemampuan untuk merencanakan tidak semua orang bisa. karena punya keahlian khusus dan pengalaman serta perhitungan yang matang. Tidak muda masuk dalam  tim perencanaan baik itu bappeda atau OPD lainnya. Harus dicermati, Perbedaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 dan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Sehingga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun ini.

“Saya berharap Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, dapat menyusun program dan perencanaan yang bagus sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat membangun NTB kedepan,” harap Rosiady H. Sayuti.

 

Sumber : http://pemerintahan.kampung-media.com/2018/07/17/sosialisasi-permendagri-38-tahun-2018-24958

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]