Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Admin | Buat pada 2018-07-19 11:52:50

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA. 2019.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini, dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  bagian Perencanaan dan Program lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Sekda, Bappeda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (17/7) di hotel  Lombok Raya Mataram.

Mewakili Gubernur DR. TGH. M. Zainul Majdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB  H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Momentum kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018, menghasilkan rencana yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kedepan. Perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program unggulan.

"Program disusun dan dirancang dengan baik. Sehingga kemajuan bagi NTB kedepan, kita sudah merancang dan mendesain pada tahun 2025 anak-anak NTB menjadi anak yang cerdas dan sehat,” jelas Sekda.

Kemampuan untuk merencanakan tidak semua orang bisa. karena punya keahlian khusus dan pengalaman serta perhitungan yang matang. Tidak muda masuk dalam  tim perencanaan baik itu bappeda atau OPD lainnya. Harus dicermati, Perbedaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 dan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Sehingga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun ini.

“Saya berharap Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, dapat menyusun program dan perencanaan yang bagus sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat membangun NTB kedepan,” harap Rosiady H. Sayuti.

 

Sumber : http://pemerintahan.kampung-media.com/2018/07/17/sosialisasi-permendagri-38-tahun-2018-24958

Berita Terkini

indexs

Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

[selengkapnya]