Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Admin | Buat pada 2017-07-12 10:44:50

Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 di Hotel Grand Legi Mataram 10 juli 2017 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs. Bachruddin, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya agar setiap tahapan dalam penyusunan APBD 2018 tetap memperhatikan ketentuan yang ada dan dapat ditetapkan tepat waktu, selain itu diharapkan agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Narasumber dari Kementerian dalam Negeri diantaranya adalah Bapak Syarifuddin selaku Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2018 diantaranya:

-- Konsistensi dalam pelaksanaan Anggaran, hrsnya KUA PPAS tdk boleh ada kegiatan baru yg muncul di RAPBD apabila sblmnya tdk ada di KUA PPAS yg boleh.

-- Belanja Darurat ps. 28 permendagri 13 Tahun 2006,bs trmsk untuk keperluan mendesak apabila sesuai dengan kriteria yang ada dalam APBD (daerah harus menjabarkan sendiri dari ps 28 permendagri no 13 tahun 2016, krn keadaan setiap daerah memiliki keadaan yang dianggap mendesak yang berbeda-beda).

-- DAU Dinamis Tahun 2018(akan ada pengurangan 3-4%)
Ketika DAU turun : saat menyusun KUA PPAS , urutkan kegiatan pending kegiatan yg paling bawah
Ketika Dau naik : lihat kegiatan yg kmrn yang blm dilaksanakan, jgn menambah kegiatan baru terlebih dahulu

-- Ketepatan Waktu, termasuk APBD dan Perda pertanggungjawaban (Pemerintah daerah harus tunduk pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan).
Tahun 2018 boleh menganggarkan yg mendukung FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).

-- Mulai berlaku PP 18 Ps 28 Tahun 2017 tgl 30 Mei 2017, penerapannya sejak berlakunya perda dlm PP ini reses diberikan setiap reses bukan setiap bulan.
Tunjangan perumahan untuk pimpinan hanya diberikan untuk yang menempati rumah dinas.
Tunjangan Transportasi (Kendaraan dinas).

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]