Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Admin | Buat pada 2017-07-12 10:44:50

Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 di Hotel Grand Legi Mataram 10 juli 2017 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs. Bachruddin, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya agar setiap tahapan dalam penyusunan APBD 2018 tetap memperhatikan ketentuan yang ada dan dapat ditetapkan tepat waktu, selain itu diharapkan agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Narasumber dari Kementerian dalam Negeri diantaranya adalah Bapak Syarifuddin selaku Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2018 diantaranya:

-- Konsistensi dalam pelaksanaan Anggaran, hrsnya KUA PPAS tdk boleh ada kegiatan baru yg muncul di RAPBD apabila sblmnya tdk ada di KUA PPAS yg boleh.

-- Belanja Darurat ps. 28 permendagri 13 Tahun 2006,bs trmsk untuk keperluan mendesak apabila sesuai dengan kriteria yang ada dalam APBD (daerah harus menjabarkan sendiri dari ps 28 permendagri no 13 tahun 2016, krn keadaan setiap daerah memiliki keadaan yang dianggap mendesak yang berbeda-beda).

-- DAU Dinamis Tahun 2018(akan ada pengurangan 3-4%)
Ketika DAU turun : saat menyusun KUA PPAS , urutkan kegiatan pending kegiatan yg paling bawah
Ketika Dau naik : lihat kegiatan yg kmrn yang blm dilaksanakan, jgn menambah kegiatan baru terlebih dahulu

-- Ketepatan Waktu, termasuk APBD dan Perda pertanggungjawaban (Pemerintah daerah harus tunduk pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan).
Tahun 2018 boleh menganggarkan yg mendukung FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).

-- Mulai berlaku PP 18 Ps 28 Tahun 2017 tgl 30 Mei 2017, penerapannya sejak berlakunya perda dlm PP ini reses diberikan setiap reses bukan setiap bulan.
Tunjangan perumahan untuk pimpinan hanya diberikan untuk yang menempati rumah dinas.
Tunjangan Transportasi (Kendaraan dinas).

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]