Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Admin | Buat pada 2017-07-12 10:44:50

Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 di Hotel Grand Legi Mataram 10 juli 2017 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs. Bachruddin, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya agar setiap tahapan dalam penyusunan APBD 2018 tetap memperhatikan ketentuan yang ada dan dapat ditetapkan tepat waktu, selain itu diharapkan agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Narasumber dari Kementerian dalam Negeri diantaranya adalah Bapak Syarifuddin selaku Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2018 diantaranya:

-- Konsistensi dalam pelaksanaan Anggaran, hrsnya KUA PPAS tdk boleh ada kegiatan baru yg muncul di RAPBD apabila sblmnya tdk ada di KUA PPAS yg boleh.

-- Belanja Darurat ps. 28 permendagri 13 Tahun 2006,bs trmsk untuk keperluan mendesak apabila sesuai dengan kriteria yang ada dalam APBD (daerah harus menjabarkan sendiri dari ps 28 permendagri no 13 tahun 2016, krn keadaan setiap daerah memiliki keadaan yang dianggap mendesak yang berbeda-beda).

-- DAU Dinamis Tahun 2018(akan ada pengurangan 3-4%)
Ketika DAU turun : saat menyusun KUA PPAS , urutkan kegiatan pending kegiatan yg paling bawah
Ketika Dau naik : lihat kegiatan yg kmrn yang blm dilaksanakan, jgn menambah kegiatan baru terlebih dahulu

-- Ketepatan Waktu, termasuk APBD dan Perda pertanggungjawaban (Pemerintah daerah harus tunduk pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan).
Tahun 2018 boleh menganggarkan yg mendukung FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).

-- Mulai berlaku PP 18 Ps 28 Tahun 2017 tgl 30 Mei 2017, penerapannya sejak berlakunya perda dlm PP ini reses diberikan setiap reses bukan setiap bulan.
Tunjangan perumahan untuk pimpinan hanya diberikan untuk yang menempati rumah dinas.
Tunjangan Transportasi (Kendaraan dinas).

Berita Terkini

indexs

Rekonsiliasi Realisasi ABPD Kab/Kota TA 2018

Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data Realisasi APBD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 yang dirangkai dengan kegiatan implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, Bertempat di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur, kegiatan berlangsung pada tanggal 8 Nopember 2018 mulai pukul  08.00-17.00 WITA. Kegiatan tersebut mengundang dua orang pejabat bidang akuntansi dan pelaporan serta dua orang pejabat bidang perbandaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.


Pada kegiatan tersebut, setiap peserta membawa laporan realisasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota triwulan III dan implemantasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.


Kegiatan Rekonsiliasi dan updating data bertujuan untuk meningkatkan layanan data dan informasi secara tepat waktu, guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, selain itu Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang antara lain pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dalam bentuk Rapat Rekonsiliasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta penyamaan persepsi implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten/Kota.

[selengkapnya]