Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Admin | Buat pada 2017-07-12 10:44:50

Sosialisasi Permendagri No. 33 Th. 2017

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 di Hotel Grand Legi Mataram 10 juli 2017 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs. Bachruddin, M.Pd. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan beberapa hal diantaranya agar setiap tahapan dalam penyusunan APBD 2018 tetap memperhatikan ketentuan yang ada dan dapat ditetapkan tepat waktu, selain itu diharapkan agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Narasumber dari Kementerian dalam Negeri diantaranya adalah Bapak Syarifuddin selaku Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2018 diantaranya:

-- Konsistensi dalam pelaksanaan Anggaran, hrsnya KUA PPAS tdk boleh ada kegiatan baru yg muncul di RAPBD apabila sblmnya tdk ada di KUA PPAS yg boleh.

-- Belanja Darurat ps. 28 permendagri 13 Tahun 2006,bs trmsk untuk keperluan mendesak apabila sesuai dengan kriteria yang ada dalam APBD (daerah harus menjabarkan sendiri dari ps 28 permendagri no 13 tahun 2016, krn keadaan setiap daerah memiliki keadaan yang dianggap mendesak yang berbeda-beda).

-- DAU Dinamis Tahun 2018(akan ada pengurangan 3-4%)
Ketika DAU turun : saat menyusun KUA PPAS , urutkan kegiatan pending kegiatan yg paling bawah
Ketika Dau naik : lihat kegiatan yg kmrn yang blm dilaksanakan, jgn menambah kegiatan baru terlebih dahulu

-- Ketepatan Waktu, termasuk APBD dan Perda pertanggungjawaban (Pemerintah daerah harus tunduk pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan).
Tahun 2018 boleh menganggarkan yg mendukung FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah).

-- Mulai berlaku PP 18 Ps 28 Tahun 2017 tgl 30 Mei 2017, penerapannya sejak berlakunya perda dlm PP ini reses diberikan setiap reses bukan setiap bulan.
Tunjangan perumahan untuk pimpinan hanya diberikan untuk yang menempati rumah dinas.
Tunjangan Transportasi (Kendaraan dinas).

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]