Sosialisasi SE Gubernur Tentang Akhir Tahun

Admin | Buat pada 2017-11-15 09:13:03

 Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang hanya tinggal 45 hari, BPKAD Prov. NTB Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh OPD khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubbag Keuangan) terkait tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dibuka oleh Sekretaris BPKAD Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM serta narasumber dari bidang perbendaharaan Bapak Drs. Syamsuddar, M.Ak dan Ibu Lale Ria Aryani, S.E.

Kegiatan ini penting mengingat sampai dengan per 13 november, realisasi belanja masih pada nilai 71,24% sehingga untuk mengejar realisasi dengan tenggang waktu yang cukup singkat membutuhkan perhatian khusus guna mengejar target realisasi. Dalam rangka percepatan peningkatan realisasi perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan. 

Beberapa hal yang diterangkan dalam Sosialisasi itu diantaranya :

  1. Untuk SPM GU diajukan paling lambat tanggal 8 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  2. Untuk SPM TU diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  3. Untuk SPM LS diajukan paling lambat tanggal 15 Desember 2017 pukul 17:00 WITA
  4. Sisa Uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang masih ada pada bendahara pengeluaran baik tunai maupun dalam rekening bank disetor paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pada jam operasional bank
  5. Pengaturan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual dan penyelesaiannya setelah tanggal 15 Desember 2017.

Melalui Kegiatan ini diharapkan OPD dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam percepatan Realisasi fisik maupun keuangan dan tidak mengalami kendala atau masalah pada saat tutup buku di akhir tahun nanti.

Berita Terkini

indexs

Sosialisai Pergub Non Tunai

   Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa implementasi transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai.

Dalam memenuhi amanat instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2017 tentang penerapan transaksi non tunai. Dan Pada tanggal 18 januari 2018 lalu telah dilaksanakan sosialisasi atas  peraturan Gubernur tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung sangkareang komplek kantor Gubernur ini diikuti oleh seluruh Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. adapun  narasumbernya adalah Kepala Bidang perbendaharaan seta kasubbid pengelolaan kas BPKAD Prov. NTB dan dari PT. BANK NTB.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa instruksi presiden no 10 tahun 2016 memuat 31 (tiga puluh satu) aksi dan salah satu aksi tersebut adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Aksi ini merupakan aksi ke 18 dengan tujuan untuk menekan korupsi pada tahap realisasi Anggaran Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

[selengkapnya]