Sosialisasi SE Gubernur Tentang Akhir Tahun

Admin | Buat pada 2017-11-15 09:13:03

 Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang hanya tinggal 45 hari, BPKAD Prov. NTB Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh OPD khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubbag Keuangan) terkait tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dibuka oleh Sekretaris BPKAD Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM serta narasumber dari bidang perbendaharaan Bapak Drs. Syamsuddar, M.Ak dan Ibu Lale Ria Aryani, S.E.

Kegiatan ini penting mengingat sampai dengan per 13 november, realisasi belanja masih pada nilai 71,24% sehingga untuk mengejar realisasi dengan tenggang waktu yang cukup singkat membutuhkan perhatian khusus guna mengejar target realisasi. Dalam rangka percepatan peningkatan realisasi perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan. 

Beberapa hal yang diterangkan dalam Sosialisasi itu diantaranya :

  1. Untuk SPM GU diajukan paling lambat tanggal 8 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  2. Untuk SPM TU diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  3. Untuk SPM LS diajukan paling lambat tanggal 15 Desember 2017 pukul 17:00 WITA
  4. Sisa Uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang masih ada pada bendahara pengeluaran baik tunai maupun dalam rekening bank disetor paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pada jam operasional bank
  5. Pengaturan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual dan penyelesaiannya setelah tanggal 15 Desember 2017.

Melalui Kegiatan ini diharapkan OPD dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam percepatan Realisasi fisik maupun keuangan dan tidak mengalami kendala atau masalah pada saat tutup buku di akhir tahun nanti.

Berita Terkini

indexs

Penghargaan Kementeriaan Keuangan Untuk NTB

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut pada periode Tahun 2013-2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat H. Supran di Acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta pusat, Kamis pagi (20/9/2018).

Plakat Penghargaan diberikan kepada 8 Pemerintah Provinsi, 38 Pemerintah Kota, 15 Pemerintah Kabupaten, 7 Lembaga Tinggi dan 25 Kementerian se-lndonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2011-2017 terhitung telah 7 kali mendapat opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.

Penghargaan yang diterima kali ini merupakan penghargaan yang kedua bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara mengingat penghargaan serupa juga diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

[selengkapnya]