Sosialisasi SE Gubernur Tentang Akhir Tahun

Admin | Buat pada 2017-11-15 09:13:03

 Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang hanya tinggal 45 hari, BPKAD Prov. NTB Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh OPD khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubbag Keuangan) terkait tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 di Gedung Graha Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dibuka oleh Sekretaris BPKAD Bapak Drs. H. Zainul Islam, MM serta narasumber dari bidang perbendaharaan Bapak Drs. Syamsuddar, M.Ak dan Ibu Lale Ria Aryani, S.E.

Kegiatan ini penting mengingat sampai dengan per 13 november, realisasi belanja masih pada nilai 71,24% sehingga untuk mengejar realisasi dengan tenggang waktu yang cukup singkat membutuhkan perhatian khusus guna mengejar target realisasi. Dalam rangka percepatan peningkatan realisasi perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pencairan. 

Beberapa hal yang diterangkan dalam Sosialisasi itu diantaranya :

  1. Untuk SPM GU diajukan paling lambat tanggal 8 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  2. Untuk SPM TU diajukan paling lambat tanggal 12 Desember 2017 pukul 16:00 WITA
  3. Untuk SPM LS diajukan paling lambat tanggal 15 Desember 2017 pukul 17:00 WITA
  4. Sisa Uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang masih ada pada bendahara pengeluaran baik tunai maupun dalam rekening bank disetor paling lambat tanggal 29 Desember 2017 pada jam operasional bank
  5. Pengaturan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual dan penyelesaiannya setelah tanggal 15 Desember 2017.

Melalui Kegiatan ini diharapkan OPD dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam percepatan Realisasi fisik maupun keuangan dan tidak mengalami kendala atau masalah pada saat tutup buku di akhir tahun nanti.

Berita Terkini

indexs

ENTRY MEETING PEMERIKSAAN INTERIM LKPD

 

               Bertempat di Gedung Graha Bhakti kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menggelar entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018, hari Kamis (2/4/2018). Pertemuan ini dihadiri Kepala Perwakilan BPK NTB yang diwakili Ketua Tim Pemeriksa Jati Waluyo beserta tim, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, jajaran Eselon III BPKAD Provinsi NTB, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara serta Pengurus Barang OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

               Dalam paparannya Ketua Tim Pemeriksa BPK Jati Waluyo menyampaikan bahwa tim pemeriksa yang berjumlah 7 orang akan melaksanakan pemeriksaan kewajaran pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang melingkupi semua OPD dan akan berlangsung  selama 30 hari, dari 6 Februari sampai 5 Maret 2019.

               Sementara itu, dalam sambutannya Sekretaris BPKAD NTB mengingatkan semua OPD agar kooperatif dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menyiapkan segala dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya, selain itu Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya kegiatan ini jika ada kesalahan dapat diketahui sejak awal.

[selengkapnya]