Studi Banding BPKAD Provinsi NTB Ke Provinsi Bali

Admin | Buat pada 2018-12-26 09:55:15

Studi Banding Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung dalam rangka studi banding implementasi penggunaan Simda secara Online, kamis (20/12/2018). Simda yang digunakan saat ini di BPKAD Provinsi NTB masih parsial dan belum terintegrasi.

BPKPD Kabupaten Klungkung menjadi tujuan studi banding kedua dari BPKAD Provinsi NTB setelah sebelumnya pada hari rabu (19/12/2018) melakukan kunjungan ke BPKAD Provinsi Bali dalam rangka studi banding Regulasi Pergub tentang Tambahan Penghasilan ASN dan juga Pergub Non Tunai. Kedua studi banding ini diharapkan nantinya bermuara pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah selain dari tuntutan penggunaan aplikasi keuangan secara online.

Berita Terkini

indexs

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemprov NTB. Kegiatan diadakan di Gedung Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Jalan Pejanggik 12 Mataram dan diikuti kurang lebih 236 orang peserta.

Kepala BPKAD NTB Drs. H. Supran, MM dalam pengarahannya ketika membuka sosialisasi menegaskan kegiatan ini dilaksanakan BPKAD dalam upaya memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap implementasi ketentuan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran belanja APBD sampai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD.

Disamping itu Kepala BPKAD juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan komitmen dan kerjasama antar SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin bagus.

Dalam sosialisasi ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi NTB Syamsudar, SE., M.Ak yang membahas tentang Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II Lale Ria Aryani, SE yang membahas beberapa perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan daerah.

[selengkapnya]